Kalurahan KARANGTALUN

Karangtalun — Pemerintah Kalurahan Karangtalun menggelar forum Public Hearing Dokumen Standar Pelayanan Publik pada Rabu, 26 November 2025, di Gedung Serbaguna Karangtalun. Kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait peningkatan mutu pelayanan pemerintahan di tingkat kalurahan.

Acara yang berlangsung sejak siang itu dihadiri pamong kalurahan, perwakilan Bamuskal, tokoh masyarakat, hingga unsur kelembagaan desa. Forum dibuka oleh Lurah Karangtalun dengan penjelasan mengenai urgensi penyusunan dokumen standar pelayanan sebagai pedoman kerja aparatur dan acuan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi pemerintahan.

Dalam pemaparannya, pemerintah kalurahan menyampaikan beberapa indikator utama yang dikembangkan dalam dokumen tersebut, seperti kejelasan prosedur, waktu penyelesaian layanan, kepastian biaya, mekanisme pengaduan, dan standar kompetensi pelaksana. Warga juga diberi kesempatan menyampaikan pandangan serta keluhan mengenai pelayanan yang selama ini berjalan, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kemasyarakatan.

Dialog berlangsung terbuka dan interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan pentingnya penyediaan informasi layanan yang mudah diakses dan transparan, serta perlunya penyesuaian prosedur agar lebih sederhana. Pihak pemerintah kalurahan mencatat seluruh masukan dan menyatakan akan memasukkan rekomendasi masyarakat dalam penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan secara resmi.

Kegiatan Public Hearing ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan adanya dokumen standar pelayanan, Kalurahan Karangtalun berharap kualitas pelayanan dapat meningkat dan memberikan kenyamanan bagi warga dalam mengurus setiap kebutuhan administrasi.

Pemerintah kalurahan menargetkan dokumen final dapat segera disahkan dan diterapkan pada awal tahun 2026, sehingga pelayanan publik semakin terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.